UEA DAN BAHRAIN RESMIKAN PERJANJIAN DAMAI DENGAN ISRAEL

Pada hari ini 15 september 2020 Bahrain, Israel, UEA, dan AS telah resmi menandatangani Perjanjian ‘Abraham Peace’ di Gedung Putih, yang menandai pergeseran bersejarah di Timur Tengah, dimana  dua negara Arab di Teluk Persia itu untuk pertama kalinya  menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Israel, setelah puluhan tahun ‘bermusuhan’, tidak mengakui, meski ada laporan mereka melakukan hubungan di belakang layar.

Upacara tersebut dihadiri oleh Presiden AS Donald Trump, PM Israel Benjamin Netanyahu, dan Menlu UEA  Abdullah bin Zayed Al Nahyan dan dan Menlu Bahrain Khalid bin Ahmed Al Khalifa.

Perwakilan UEA berterima kasih kepada Netanyahu yang  telah menyetujui persyaratan perjanjian yang diajukan, dan menyatakan keyakinannya bahwa kesepakatan bersejarah itu akan meningkatkan kehidupan di wilayah tersebut.

“Yang Mulia Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Negara Israel, terima kasih telah memilih untuk berdamai dan menghentikan aneksasi wilayah Palestina, sebuah keputusan yang memperkuat keinginan kita bersama untuk mencapai masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang”, kata Menlu UEA Abdullah bin Zayed.

Berdasarkan kesepakatan yang dicapai antara Israel dan UEA dengan mediasi AS pada 13 Agustus, kedua negara akan menjalin hubungan diplomatik resmi dan mulai bekerja sama di sejumlah bidang, mulai dari ekonomi dan pariwisata hingga kerja sama keamanan dan militer.

Sebagai imbalannya, Tel Aviv telah berjanji untuk ‘menunda’ rencananya untuk memperluas kedaulatan atas beberapa bagian diTepi Barat yang ditandai dalam “kesepakatan abad ini” yang disuarakan Donald Trump, meskipun Trump bilang tidak meninggalkan agendanya itu untuk selamanya.

Perjanjian tersebut menandai perubahan besar dalam hubungan kedua negara, dimana pada tahun 1971 UEA menyebut Israel sebagai “musuh”, tetapi hubungan mereka dilaporkan berkembang selama dekade terakhir menjadi kerja sama tidak resmi di bidang tertentu.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas menentang perjanjian yang dilakukan UEA dan Bahrain itu dan meminta agar negara-negara Arab untuk tetap mematuhi ketentuan dari Inisiatif Perdamaian Arab yang dibentuk pada tahun 2002, yang menyebut  bahwa negara-negara Arab itu hanya dapat mulai menjalin hubungan diplomatik dengan Israel setelah masalah Palestina diselesaikan.

Abbas menyatakan bahwa “tidak mungkin ada perdamaian” selama “pendudukan” Israel atas tanah Palestina masih terus berlanjut.

UEA dan Bahrain mengatakan, bahwa ini bukan berarti mereka akan berhenti mendukung perjuangan Palestina, dimana Abu Dhabi menyebut bahwa perjanjian perdamaian ini untuk menghentikan rencana aneksasi Israel diTepi Barat, dan diperlukan untuk memberikan kesempatan bagi upaya untuk menyelesaikan masalah Palestina.

Raja Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa juga menegaskan kepatuhannya pada tujuan mencapai “perdamaian yang adil dan komprehensif” melalui solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina menyusul pengumuman perjanjian dengan Tel Aviv pada 11 September.

Trump Jamin Aneksasi Hanya Ditunda Sampai 2024

Pemerintahan Trump memberi jaminan kepada UEA  bahwa AS tidak akan mengakui aneksasi Israel atas beberapa bagian Tepi Barat hingga paling tidak mulai tahun 2024, sumber yang mengetahui langsung masalah tersebut mengatakan kepada The Times of Israel.

PM Benjamin Netanyahu selama beberapa bulan ini telah berjanji untuk mencaplok sebagian besar Tepi Barat pada 1 Juli 2020, tetapi rencana itu secara resmi ditangguhkan sebagai bagian dari perjanjian normalisasi dengan UEA.

Namun, kedua belah pihak belum secara resmi memberikan kerangka waktu yang tepat untuk berapa lama masalah tersebut (untuk sementara) akan disingkirkan dari “meja perundingan,” seperti yang dikatakan Presiden AS Donald Trump bulan lalu.

Menurut tiga sumber yang mengetahui langsung tentang negosiasi normalisasi UEA -Israel,  pejabat UEA yang dipimpin oleh Dubes UEA untuk AS Yousef Al Otaiba, lebih berfokus pada upaya mencari jaminan dari AS, dan bukan berdasar atas jaminan dari Israel.

Para petinggi UEA secara umum tidak tertarik untuk mendapat jaminan dari Israel untuk pembekuan aneksasi, karena mereka memahami bahwa Netanyahu tidak akan melangkah (melanjtkan aneksasi) tanpa dukungan AS,